Nonton berita seru juga. Orang-orang turun ke jalan mendukung Bambang Widjojanto yang ditahan di Mabes Polri. BW ditahan atas dugaan kasus sengketa pilkada beberapa tahun silam. Menariknya, BW ditahan setelah KPK menjadikan salah satu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Kejadian ini kemudian membuat orang-orang menyebutnya "KPK vs Polri" atau "Cicak vs Buaya" karena KPK dan Polri seperti saling balas.
Rangkaian peristiwa ini dimulai dengan "keanehan" Jokowi yang memaksakan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, padahal sudah jauh-jauh hari Budi Gunawan disebut KPK sebagai salah satu anggota Polri yang diduga punya rekening gendut hasil tindakan korupsi. Presiden langsung ke KPK saat miliki daftar nama calon menteri, bentuk kehati-hatian yang patut diapresiasi. Namun ketika mencalonkan Kapolri, sama sekali tidak tanya KPK, mungkin Jokowi sudah tahu kalau si calon tidak akan disukai KPK karena ada dugaan korupsi. Kemudian Jokowi disebut bonekanya Bu Mega dan Surya Paloh karena sang calon dulunya adalah orang dekat Bu Mega. Heuheuheu wallohu 'alam.
Mungkin KPK vs Polri tidak akan terjadi kalau saja Jokowi tidak memaksakan pencalonan Budi Gunawan yang diduga miliki rekening gendut. Maka kisruh KPK vs Polri ini menurut hemat saya adalah buah dari ketidaktegasan Jokowi, sekaligus buah dari ketidak-konsistenan Jokowi akan semangat anti-korupsi. Inilah realitanya, Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Tapi saya juga bersyukur, karena dengan adanya ketidak-konsistenan Jokowi, ada peluang terbukanya semua kasus petinggi KPK dan Polri yang lama mengendap.
Kembali ke KPK vs Polri. Sejujurnya saya kaget dengan tingkah orang-orang yang membela Bambang Widjojanto. Save KPK katanya. Maaf ya, menurut saya keterlaluan jika ada yang mengatakan #SaveKPK tapi memaksa agar BW dibebaskan. Ayolah, kelakuan itu tidak objektif sama sekali. Memperkeruh suasana. Tidak bisakah kita netral??
Maksud saya begini...
Polri itu lembaga yang dibentuk sebagai penegak hukum, sama halnya dengan KPK. Sebagai warga negara, kita ini sebenarnya sudah muak dengan segala bentuk kejahatan yang dilakukan para penegak hukum. Kalau ada petinggi Polri disangka lakukan korupsi, kita dukung agar Polisi itu dihukum berat. Dan sangat wajar jika dihukum mati, karena penegak hukum yang melanggar hukum itu lebih jahat dari jahat.
KPK juga lembaga penegak hukum, mengurus semua kasus korupsi. Tapi ya namanya juga lembaga, di dalamnya ada manusia-manusia yang tidak ada jaminan bersih. Seperti halnya setiap tersangka yang bisa diduga tak bersalah, maka juga jangan sesekali kita berpikir petinggi KPK tidak mungkin salah. Bambang Widjojanto yang diduga orang baik itu mungkin saja pernah lakukan kejahatan. Maka kenapa kita langsung membela kalau memang tidak pernah tahu apa saja yang dia lakukan?? Ayolah, jangan berlebihan, BW bukan nabi.
Mari kita luruskan perilaku kita sendiri. Kita bilang #SaveKPK, artinya yang kita cintai itu lembaganya, bukan orang-orangnya. Seandainya BW diduga lakukan kejahatan dalam sengketa Pilkada, adalah lebih baik kalau kita tahu BW ini benar-benar terlibat atau tidak. Seandainya BW memang bersalah, artinya dia terbukti lakukan kejahatan. Bukankah amat baik bagi kredibilitas KPK seandainya orang-orang jahat yang ada didalamnya dibersihkan semua dari KPK dan dipenjara? Dengan dipenjaranya orang-orang jahat di dalam lembaga KPK, itu akan jauh membuat KPK lebih baik, karena tidak lagi diisi oleh orang jahat.
Maka #SaveKPK yang sesungguhnya, tidak akan memaksa Polri bebaskan orang KPK yang diduga lakukan kejahatan. Tapi adalah #SaveKPK kalau kita serahkan kasus BW untuk diselesaikan secara hukum, kita pantau prosesnya. Hingga nantinya kita akan tahu orang KPK itu benar-benar jahat atau justru orang baik. Jangan takut dikriminalisasi, peradilan kita dijalankan banyak lembaga yang saling memantau, kasus dengan orang sepenting ini tak mungkin dijalankan dengan tidak hati-hati.
Justru jika kita memaksa agar BW dibebaskan, kita sudah membuka peluang orang yang mungkin jahat tetap bebas melenggang pimpin lembaga penegak hukum. Kan adalah bahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia jika diisi oleh orang yang diduga lakukan kejahatan tapi tidak pernah diproses hukum. Jika BW dengan dugaan terlibat dalam mafia peradilan sengketa pilkada itu tetap berada di KPK tanpa terbukti tidak bersalah di pengadilan, KPK akan tersandera. Kasus yang sama akan dibuka kembali oleh Polri atau oleh kekuatan politik tertentu jika kelak KPK mengancam mereka. Ngerti gak maksud saya? heuheu :D
Maka #SaveKPK yang tepat, salah satunya adalah dengan mempersilahkan ada proses hukum untuk orang-orang KPK agar dapat dipastikan orang-orang KPK benar-benar bersih dari tindakan melanggar hukum. Jika BW jahat nantinya dipenjara dan KPK tinggal cari orang baru yang bersih dari kasus hukum. Bukankah itu lebih baik daripada membiarkannya tetap pimpin KPK dengan dugaan kejahatan yang melekat padanya? Kalau benar kita cinta KPK, dukung Polri periksa semua orang KPK yang diduga melanggar hukum. Kita senang jika penegak hukum bersih secara hukum.
Jadi, menurut saya, sebaiknya orang-orang itu, baik aktivis maupun bukan, yang memang cintai KPK, jangan mau diprovokasi, jangan mau dimobilisasi untuk memaksa Polri hentikan proses hukum Bambang Widjojanto. Jika tidak diproses, BW posisinya tidak jelas, apakah benar bersalah atau tidak. Kita juga mesti #SavePolri, caranya dengan mendukung KPK proses kasus hukum Komjen Budi Gunawan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi. Karena kita juga cintai Polri, maka kita dukung agar semua anggota Polri yang diduga lakukan korupsi diperiksa di KPK. Semua dukungan itu semata-mata agar kita bisa pastikan KPK dan POLRI bersih dari orang-orang yang melanggar hukum. Kan gak lucu kalau penegak hukum adalah pelanggar hukum.
*****
- Eki P. Sidik -
0 comments
Posting Komentar